Kepala Daerah dan Penanganan Covid-19 oleh - mengurushewan.xyz

Halo sahabat selamat datang di website mengurushewan.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Kepala Daerah dan Penanganan Covid-19 oleh - mengurushewan.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

DI tengah kegusaran masyarakat atas melonjaknya angka penularan dan kematian akibat Covid-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa justru mempertontonkan ketidakharmonisan. Presiden Jokowi pun sampai turun langsung untuk mengecek penanganan wabah oleh pemerintah daerah (pemda). Sekalian membuka telinga terkait kabar perseteruan Khofifah dengan Risma (sapaan Tri Rismaharini).

Analisis sensasional yang membingkai perseteruan keduanya sebagai manifestasi konflik personal pasca-Pilgub Jatim 2018 dan menjelang Pilwali Surabaya 2020 telanjur menjadi konsumsi publik. Narasi itu bersandar pada pembacaan empat kejadian penanganan Covid-19, yaitu penetapan PSBB, penanganan klaster pabrik rokok, mobil laboratorium PCR, dan aksi ”sujud” Risma, yang dikaitkan dengan momen politik elektoral.

Tiga Analisis

Penting untuk dicatat, hubungan pertemanan Khofifah-Risma sudah lama terjalin. Sebagai sesama politikus, pertemanan mereka terekam saat Risma maju sebagai cawali Surabaya periode kedua. Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU secara terbuka memberikan dukungan kepada Risma-Whisnu pada Pilwali Surabaya 2015.

Pertemanan sesama pejabat publik pun terjalin ketika Khofifah menjabat menteri sosial dan Risma sebagai wali kota.

Gesekan dua tokoh perempuan di Jatim tersebut bermula dari pilgub 2018. Khofifah mencalonkan diri untuk kali ketiga dalam pilgub melawan Gus Ipul yang didukung Risma. Konfigurasi parpol-parpol pendukung Khofifah dan Gus Ipul memosisikan Risma (sebagai kader PDIP) harus berseberangan dengan Khofifah yang dilokomotifi Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Kontestasi keduanya terjadi dalam konteks pertarungan politik lima tahunan. Sungguhpun terlibat perang pernyataan selama kampanye, sebagai politikus senior Khofifah dan Risma sangat sadar bahwa berseteru akibat pilihan politik dalam kontestasi pemilu adalah hal yang biasa.

Jika demikian, lantas mengapa konstelasi keduanya berlanjut hingga saat ini? Dalam studi konflik, setidaknya ada dua premis yang perlu dipegang saat menganalisis konflik. Yaitu, sumber konflik kekerasan tidaklah tunggal, tapi jamak dan kumulatif, serta pemahaman komprehensif atas konflik hanya dapat dicapai melalui kombinasi pendekatan.

Setidaknya ada tiga model analisis konflik. Pertama, keberlanjutan perseteruan pilgub 2018. Analisis tersebut paling banyak diangkat karena jejak rivalitasnya mudah dicari. Kedua, perseteruan menjelang pilwali 2020. Spekulasi itu berdasar desas-desus dukungan Risma kepada bakal cawali Eri Cahyadi dengan Machfud Arifin yang didukung Khofifah. Ketiga, unjuk pengaruh kepala daerah. Keberhasilan menangani Covid-19 berarti menegasikan pengaruh tokoh lain dan investasi untuk kepentingan politik elektoral yang lebih besar kemudian hari.

Masalah Kelembagaan

Tiga spekulasi sumber konflik di atas tidak sepenuhnya salah. Namun, saya lebih menempatkannya sebagai pemicu eskalasi konflik Khofifah-Risma. Artinya, ada (warisan) konflik kelembagaan dan kewenangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya di era sebelumnya yang belum terselesaikan.

Dalam literatur klasik yang masih relevan saat ini, model konflik antarpemda umumnya terpola menjadi tiga (Pondy, 1967:296). Pertama, konflik akibat tawar-menawar. Interaksi antar pemerintah saat menjalankan pemerintahan sering kali memunculkan konflik, tapi umumnya para pihak tidak berpretensi menguasai seluruhnya (winners takes all), namun mencari keuntungan maksimal.

Kedua, konflik birokratik berkenaan dengan praktik kekuasaan dari sistem regulasi yang berlaku. Dalam kondisi yang saling bergantung, perintah birokratik dari pemilik kuasa tertinggi sering kali berseberangan dengan strata birokrasi yang lebih rendah. Jika tidak mau melaksanakan, opsi yang tersedia adalah menangguhkan.

Ketiga, konflik dalam hierarki yang sama. Model konflik horizontal ini dipicu ego sektoral dari masing-masing bidang yang berakibat pada lemahnya kerja sama dan koordinasi antarbidang. Harus disadari, akar sebuah permasalahan di masyarakat dan cara mengatasinya tidak selalu bersifat eksklusif dinas tertentu, tapi kolaborasi antarbidang.

Sejurus dengan itu, perselisihan antarpemda, baik vertikal (pemprov-pemkab/pemkot) maupun horizontal (antarpemkab/pemkot), bukan masalah baru di Indonesia. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan kepala daerah, tetapi juga jajaran aparat birokrasi setiap instansi pemerintahan.

Pada kasus Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, konflik panas antara Gubernur Soekarwo vs Wali Kota Risma, antara lain, terungkap dalam polemik pembangunan proyek tol tengah kota, pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), hingga pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK pasca pemberlakuan UU 23/2014 tentang Pemda. Kasus terakhir bahkan sampai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pemkot Surabaya menuai kekalahan.

Kontestasi kewenangan itu berakibat hubungan antara Soekarwo-Risma beserta jajaran birokrasinya saat itu memang tidak selalu harmonis. Di saat konflik antarinstitusi belum mereda, dukungan Soekarwo kepada Khofifah dalam Pilgub Jatim 2018 menjadikan relasi pemprov dengan pemkot tidak bertambah baik.

Resolusi dan rekonsiliasi hubungan provinsi-kota yang digagas Khofifah pada awal pemerintahannya boleh dikatakan tidak cukup sukses. Dalam skala yang beragam, konflik kewenangan masih terus berlanjut hingga saat penanganan krisis Covid-19.

Perintah Presiden Jokowi pada 25 Juni lalu sangat jelas, yakni mengendalikan angka kasus Covid-19 di Surabaya Raya dalam sebuah manajemen yang terintegrasi dalam dua pekan ini. Namun, tinggal sepekan menjelang tenggat, ternyata belum ada perubahan signifikan terkait angka transmisi dan inefektivitas manajemen krisis pengendalian.

Kedaruratan penanganan Covid-19 seharusnya menghadirkan upaya resolusi konflik yang beriringan dengan penguatan manajemen pengendalian Covid-19. Ada tiga tahapan yang dapat diinisasi pemerintah pusat, yaitu pengakuan, diagnosis, dan intervensi (Buntz dan Radin, 1983). Analisis berdasar tiga tahapan itu membentang dalam empat dimensi atributif konflik: proses eksternal, proses internal, struktur eksternal, dan struktur internal. Proses eksternal terkait irisan-irisan yang menjadi sumber konflik antarlembaga. Proses internal meliputi praktik politik internal organisasi (office politics) dan manajemen personel dalam organisasi yang terlibat konflik.

Sementara struktur eksternal berhubungan dengan sejarah konflik antarlembaga, rekalibrasi struktur dan harmonisasi visi-misi kepala daerah, baik yang vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur internal berhubungan erat dengan konsolidasi dan koordinasi struktur internal organisasi perangkat daerah untuk keberhasilan mengaktualisasikan kewenangan kepala daerah.

Kasus tersebut sangat seksi untuk ditunggangi demi kepentingan ekonomi-politik jangka pendek. Untuk itu, kearifan kepala daerah dan mediasi pemerintah pusat dalam meretas kebuntuan kerja sama antarpemda melalui sistem manajemen krisis sangat diperlukan. Keselamatan rakyat Jatim harus menjadi tujuan utama.

Ayo bekerja sama! (*)


*) Ucu Martanto, Dosen Departemen Politik dan sekretaris eksekutif Center for Security and Welfare Studies FISIP Unair

Saksikan video menarik berikut ini:

Itulah tadi informasi mengenai Kepala Daerah dan Penanganan Covid-19 oleh - mengurushewan.xyz dan sekianlah artikel dari kami mengurushewan.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Post a Comment

0 Comments